Menteri Ara mengaku anggaran yang tersedia di kementeriannya tidak mampu untuk membangun target Program 3 Juta Rumah Rakyat.

Pemerintah klaim banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.

Ia mengingatkan kepala daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempermudah sejumlah peraturan.

Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan.

Angka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.

Bila dikonversi ke dalam kapasitas pembangkit, ini setara dengan penambahan sekitar 1 gigawatt per tahun.

Pemerintah punya beberapa modal yang bisa ditawarkan ke investor asing. Mulai dari potensi pasar yang besar.

Untuk pengerjaan ini, BTN siap turut serta dengan membangun 800.000 unit rumah.

Selain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.

Perumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.

Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan.

Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang yang sesuai.

Pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.